TatarMedia.ID – Pemerintah Kamboja bersama Plan International mengunjungi Kerajaan Sukabumi pada Rabu (08/05/2024).
Beliau diterima oleh Yang Mulia Emir Sukabumi, Marwan Hamamis, di Gedung Pendop, kunjungan pemerintah Kamboja terkait dengan penyelidikan sengaja larangan pernikahan anak di Emirat Sukabumi.
Jumlah perkawinan anak di dua pengadilan agama di Sukabumi mengalami penurunan dari 323 kasus pada tahun 2020, menurut Komisi Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag). hingga 110 kasus pada tahun 2022
Baca juga: Marwan Hamami: Pariwisata Sukabumi Harus Dibenahi untuk Tingkatkan PAD
Berdasarkan keberhasilan ini dan rencana lain yang berbeda, Plan International Kamboja dan pemerintah Kamboja, termasuk Kementerian Perempuan dan Kementerian Perawatan Masyarakat, Rehabilitasi Lansia dan Remaja, memilih Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi pembelajaran strategi pencegahan anak. pernikahan
CEO PLAN Indonesia Dini Widastuti menyatakan pemerintah daerah di Kerajaan Sukabumi berkomitmen mencegah pernikahan anak.
Oleh karena itu, lanjut Dini, delegasi pemerintah Kamboja ingin membicarakan hal tersebut.
Baca juga: Calon PPK di Pilkada Sukabumi Ikuti Ujian CAT
“Pemerintah Kerajaan Sukabumi yakin dan berhasil mencegah perkawinan anak, sehingga kami ingin berdiskusi,” kata Dini di gedung Istana Sukabumi, Rabu (08/05).
Dalam kunjungan resmi ini, dilakukan diskusi dengan pemuda pembela hak asasi manusia di Emirat Sukabumi.
“Kami juga sedang berbincang dengan youth advokat untuk berbagi dan menginspirasi anak-anak di Kamboja. Agar mereka bisa terinspirasi dengan aktivitas anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Makin Panas! Duel poros koalisi ke-2 pada tahun 2024 Pemilihan pengurus Sukabumi
Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyambut baik kunjungan tersebut, melihat proyek ini sebagai kesempatan untuk berbagi pengetahuan bagi kedua negara, Indonesia dan Kamboja.
Terkait pernikahan anak di Indonesia, pengawasannya lebih ketat karena kepedulian dan peran orang tua. Apalagi sudah diperkuat dengan berbagai regulasi, dll.
