avielletech.com-Sukabumi Regency Social Service akan memberi label lima ribu orang miskin yang terdaftar sebagai Kategori Asuransi Kesehatan Nasional (JIT) penerima bantuan hibah (PBI) yang didanai oleh pendapatan regional dan anggaran pengeluaran (APBD).
Ini diungkapkan oleh Sekretaris Layanan Sosial di Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi ketika dikonfirmasi mengenai pengembangan agenda untuk Program Penerima Penerima untuk Dukungan Sosial (Bansos).
Masykur menjelaskan bahwa dari total 427.000 penerima PBI di seluruh kediaman Sukabumi yang terdaftar di APBD, direncanakan bahwa lima ribu rumah tahun ini akan dilampirkan pada stiker bacaan “Rumah ini termasuk dalam kategori yang buruk, yaitu PBI”.
Baca Juga: Pemerintah memastikan bahwa bantuan perumahan yang terluka efek bencana di Sukabumi
Stiker juga terdaftar: “Jika stiker diingat, itu akan secara otomatis dihapus dari keanggotaan PBI APBD.”
“Penerima Hibah PBD (PBI) adalah bagian dari Program Asuransi Kesehatan Nasional (JKN), yang didanai oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang merupakan bagian dari kategori miskin.
“Dengan BBI, masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan gratis,” kata Masykur kepada avielletech.com di kantor Sukabumi Regency Dinsos, Selasa (01/01/2025).
Baca juga: Siap untuk 1000 Rutilahu di Kabupaten Sukabumi yang membawa RP. 20 juta
Masykur juga menjelaskan bahwa survei sebelumnya telah dilakukan melalui verifikasi dan validasi penduduk penduduk yang terdaftar sebagai penerima PBI APBD. Jumlah penerima PBI di Kabupaten Subumi mencapai 427 ribu orang.
“Data audit akan diproses dalam langkah -langkah. Ketika label rumah dilakukan akan ada desa atau ujian pilot.
“Ada enam kategori audit, antara lain: pertama, mereka tidak setuju untuk menerima; dua nama peserta meninggal, alamat yang dipindahkan ketiga, yang keempat ada masalah administrasi populasi, lima nama tidak ada dan enam penerima yang benar -benar bermanfaat,” kata Masy.
Baca juga: PTSL lengkap, ATR / BPN Sukabumi, memengaruhi masyarakat untuk mendaftarkan aset negara secara langsung tanpa perantara
Dinsos telah menyatakan bahwa mereka mengalami sejumlah stiker, menurut Masykur, hambatan terbesar berasal dari kendala anggaran setelah adanya pengelolaan darurat bencana alam.
