Tatarmedia. ID-Pemerintah Pusat telah secara resmi memotong anggaran dari banyak kementerian dan lembaga negara sebagai bagian dari efektivitas pengeluaran negara.
Pengurangan ini adalah 2025 Pemimpin Presiden (INPRE) Nomor 1. Ini berkaitan dengan efektivitas pengeluaran dalam implementasi APBN dan APBD untuk tahun fiskal 2025, dengan total penghematan RP30,669 miliar.
Salah satu lembaga utama yang terpengaruh adalah lembaga meteorologis, iklim dan geofisika (BMKG), yang berjumlah penurunan anggaran Rs 1,423 triliun, atau 50,35% dari anggaran awal Rs 2.826 triliun.
Baca Juga: Potong 50%, anggaran BMKG sekarang hanya RP2.8 triliun RP1.4 triliun RP
Pengurangan anggaran BMKG ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam pengawasan bencana alam, karena penurunan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Dampak paling signifikan terjadi pada pemeliharaan peralatan operasi utama (aloptors), yang memiliki anggaran turun menjadi 71%.
Baca juga: IKN masih dibangun meskipun anggaran diblokir, dikatakan sebagai otoritas Jokowi dan Ikn
BMKG itu sendiri memiliki sekitar 600 sensor pemantauan gempa, dan sensor pemantauan tsunami yang tersebar di Indonesia.
Sayangnya, banyak dari mereka melebihi batas kelayakan dan membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Muslihhuddin, Kepala BMKG, Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kolaborasi, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dapat mengurangi keakuratan dan kecepatan informasi.
Baca Juga: Banjir Targal Rendam 2849 Rumah di Burkumbi 11 Rumah Kerusakan Angin
“Keakuratan informasi waktu, iklim, gempa bumi dan akurasi tsunami dapat turun menjadi 90-60%,” katanya pada hari Senin (10/2/2025).
“Bisa tiga menit sebelum tsunami, dan ada risiko akan lebih dari lima menit. Itu juga bisa mengurangi ruang lingkup penyebaran gempa bumi dan data tsunami sebesar 70%,” tambahnya.
Baca Juga: Potensi Extreme Times Di banyak daerah, BMKG menemukan tiga biji siklon tropis dari BMKG Chug bahwa manajemen gempa tidak akan rusak oleh manajemen tsunami
Ada kekhawatiran, tetapi Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menekankan bahwa manajemen gempa bumi dan layanan tsunami tetap menjadi prioritas.
