Tatamremesia.ID World Health Organization (WHO) menyatakan keprihatinan tentang kebijakan AS (AS), yang berhenti membiayai program pasokan obat untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Dipercayai bahwa langkah ini dapat mengganggu upaya pencegahan HIV/AIDS, termasuk Indonesia.
Keputusan ini adalah bagian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang membekukan semua hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan asing selama tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Enam Regeksi di Kalimantan Barat yang dikirimkan banjir, kepala BNPB meminta Anda untuk mengetahuinya di Syntong
Langkah ini juga mencakup kemungkinan mengingat kami dari WHO, sebuah organisasi yang menerima sekitar 20% dari US $ 6,8 miliar dari pemerintah AS.
Menurut Reuters, berbagai mitra hibah dari Badan Pengembangan Internasional AS (USAID) menerima pemberitahuan pemutusan kegiatan pada tanggal 27 Januari 2025.
Meskipun kebijakan ini tidak memiliki efek langsung pada WHO di Indonesia, banyak organisasi non -pemerintah yang bekerja dalam pencegahan HIV/AIDS mulai merasakan pengaruh.
Baca juga: Kurangi intensitas hujan, di beberapa daerah ini modifikasi cuaca dilakukan
Diminta oleh pemerintah AS untuk memberikan pengecualian terhadap program yang menyediakan obat -obatan antiretroviral (ARV) yang harus dikonsumsi setiap hari dengan martir HIV untuk menekan pengembangan virus dalam tubuh.
Selain itu, Situasi Darurat Presiden AS (PEPFAR), yang mendukung HIV/AIDS di 50 negara, termasuk Indonesia.
Berdasarkan data WHO pada akhir 2023, ada sekitar 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan bergantung pada obat ARV.
BACA JUGA: Gempa bumi terakhir Shake South Aceh, BMKG: Deformasi Batu Kecil
Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan AS dalam pasokan ARV, dampak kebijakan ini masih terasa.
Direktur Eksekutif Koalisi AIDS AIDS, Odoty Wardhan, menekankan bahwa sebagian besar program HIV/AIDS di Indonesia masih didanai oleh donor asing, termasuk Amerika Serikat.
