Tatarmedia.ID Presiden Prabowo Subianto memulai Coretax, berlaku pada 1 Januari 2025. Pelantikan dan pengumuman implementasi Coretax dikutip langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Pajak Jakarta (33.12.2024).
Baca Juga : Alasan Deposito Cocok untuk Keamanan Finansial Dalam Persiapan Pensiun
Awal Coretax menjadi salah satu agenda dalam kegiatan penutupan tunai 2024.
Bagi mereka yang tidak tahu, Coretax adalah sistem administrasi Direktorat -Umum Pajak (DGT) yang dengannya otoritas pajak dapat lebih efisien dan efektif.
Kutipan Coretax di Media Sosial Instagram -Page @pajakponorogo dan memungkinkan pengurangan biaya kesesuaian pajak, karena pembayar pajak tidak sering harus melakukan perjalanan ke kantor pajak.
Baca juga: Dapatkan 5 jenis perusahaan dan perusahaan serta kelebihan dan kekurangannya
Layanan lebih efisien karena proses fase layanan dapat diperiksa dan validitas data juga meningkat.
Coretax DGT telah dibangun sejak 2021. Dengan Coretax, pembayar pajak dapat mengambil manfaat dari fungsi Help Desk, saran atau kelas pajak di kantor pajak berikutnya.
Coretax adalah sistem manajemen pajak terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat untuk Pajak (DGT).
Baca Juga: 5 Strategi yang Benar Untuk Membangun Hubungan Yang Kuat Dengan Pelanggan Seperti Penjualan Muda
Baca Juga : 5 Drakor Yoo Yeon Seok, Obat Rindu Tamatnya Drama When The Phone Rings
Sistem ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memodernisasi proses pajak di Indonesia untuk pembayar pajak dan pejabat pajak.
Dengan Coretax, manajemen pajak diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan lebih bertanggung jawab. Tujuan Menerapkan Coretax:
1. Meningkatkan Efisiensi: Dengan mengintegrasikan sistem kontrol yang berbeda, Coretax dapat mengurangi proses penggandaan dan manual dan dengan demikian meningkatkan efisiensi kerja untuk pembayar pajak dan pejabat pajak.
Baca juga: Palace menekankan hasil pajak yang telah dikembalikan ke publik: bantuan sosial, subsidi listrik, untuk pendidikan
2. Peningkatan Transparansi: Sistem ini menawarkan akses yang lebih luas ke informasi kontrol, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pajak.
