Tatarmedia.id – Di tengah pengembangan teknologi digital, modernisasi sistem pajak adalah salah satu langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DGT).
Baca Juga : Lansia Ditemukan Meninggal Dunia di Rumah Kontrakan H Iyos Cibadak Sukabumi
Untuk menanggapi tantangan ini, DGT memperkenalkan sistem baru yang disebut Kortax, yang dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi dari pendaftaran ke pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penegakan hukum pembayar pajak.
Baca juga: Mengetahui Korex, sistem pajak yang disempurnakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mengajukan aplikasi untuk pelantikan pengusaha kena pajak (PKP).
Sistem korteks ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen pajak, untuk memenuhi kewajibannya dan mengurangi pajak.
Proyek Pengembangan Cortex, yang dimulai pada peraturan Presiden Nomor 40, dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan total anggaran RP1,3 triliun.
Baca Juga: Pengadilan Konstitusi Sesi Lanjutan untuk Kontroversi tentang Hasil Sukbumi Regency Pilkada Memories Partai Bawlu
Dalam implementasi tersebut, tiga perusahaan asing terlibat dalam proyek ini sebagai penyedia layanan dan teknologi yang paling penting.
Ini berisi peran masing -masing perusahaan yang terlibat: Pricewaterhousescupers (PWC) Indonesia
PWC Indonesia bekerja sebagai agen pembelian dalam proyek Kortax dengan harga kontrak RP37,8 miliar. Salah satu perusahaan akuntansi terbesar di dunia yang berlokasi di PWC, London, Inggris, diberikan untuk menemukan penyedia aplikasi perusahaan dan layanan konsultan administrasi melalui mekanisme tender.
Baca Juga : Pohon Tumbang Tutup Total Jalan Ciaul Sukabumi
Baca Juga: Batalkan 12 persen, Harga Baru untuk Pajak Kendaraan 2 Kolom muncul di STNK
Meskipun dikenal sebagai perusahaan besar, integritas PWC dipertanyakan karena beberapa penipuan yang terlibat dalam perusahaan ini.
Di Inggris dan Austria, PWC diduga bergabung dengan manipulasi pajak untuk beberapa pelanggan.
Pada bulan September 2024, perusahaan tersebut dijatuhi hukuman 441 juta yuan atau sekitar Rp958 miliar oleh Komisi Sekuritas Tiongkok karena kurangnya revisi akun tahunan Evergreen.
Kasus ini termasuk penipuan keuangan di Evergrande Daughter Company Hanged Real Estate, yang dilakukan pada 2019-2020.
