avielletech.com – Deputi Komisi Koordinasi dan Pengawasan Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan koordinasi penuh pemberantasan korupsi dengan 11 pemerintah kota/kabupaten se-Jabar, Kamis (31 Oktober 2024).
Baca Juga : 1 Jenazah Korban Banjir Bandang di Bima NTB Ditemukan 5 Orang Masih Dalam Pencarian
Pendamping wilayah, kepala dinas, direktur tata usaha RSUD dan Perumda, 47 kecamatan, kepala desa/Lurah se-Kabupaten Sukabumi turut serta dalam Aliansi Terpadu Koordinasi Pemberantasan Korupsi kali ini.
Inspektorat Kabupaten Sukabumi Komarudin kepada media mengatakan, tim telah berkoordinasi dengan perwakilan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi berupa program pencegahan melalui pusat pemantauan pencegahan (MCP) dan uji penilaian integritas (SPI).
Baca juga: Roadshow Bus KPK 2024 dengan Cabang Daerah Se-Jawa Barat
Komarudin menjelaskan, standar MCP ditetapkan KPK agar KPK nantinya bisa menilai keadaan pencegahan di wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat.
Jadi tujuan kedua alat ini adalah sebagai sarana untuk mengendalikan situasi di negara-negara yang terkait dengan upaya korupsi, itu intinya, kata Komarudin di gedung Pendopo Sukabumi, Kamis (31 Oktober).
Lebih lanjut, menurut Komarudin, terdapat 8 wilayah dan 26 indeks serta 62 indeks dalam sistem tersebut.
Baca juga: Inilah Nama-nama Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabow – Gibran.
Delapan daftar MCP itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan ASN, pengawasan APIP, perizinan, optimalisasi pendapatan daerah, pemerintahan desa, dan pengelolaan aset daerah, jelasnya.
Baca Juga : Menteri Industri Arab Saudi Isyaratkan Penguatan Duet Dagang RI-Arab, Mitigasi Tarif Resiprokal Trump
Skor MCP wilayah Sukabumi secara nasional mencapai 67,74 poin, menurut Komarudin, dasar indikator tersebut didapat dari proses acara, penyelesaian dokumen setelah penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana target bulan Desember akan memiliki setidaknya 90 poin.
“Jadi target itu sebenarnya tidak hanya tercapai pada bulan ini, karena dari kuartal I 2024 hingga kuartal terakhir masih berjalan. Malah harus dipenuhi 90 sepuluh poin. Jadi kenapa tidak bisa 100 persen sekarang, karena kita akan meningkatkannya.
Baca juga: MCP 2014 Update Aplikasi Anti Korupsi di Daerah PKC
Komarudin memastikan inspektorat terus mendorong aktivitas seluruh lembaga media daerah.
Minggu lalu Kabupaten Sukabumi terhitung dari 27 kota kabupaten di Jabar, seluruh kabupaten/kota lainnya tetap bersaing atau merebut poin target MCP dan SPI dari KPK, ujarnya.
